RSS

Poligami dan Monogami

22 Apr

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belang

 

dewasa ini wacana mengenai poligami kembali menjadi issu sentral di setiap kondisi, waktu, dan tempat. Tidak saja pada lingkungan akademisi, lembaga pengajian, pondok pesantren, khotbah di masjid-masjid, ataupun kultum dimushalla-mushalla tetapi juga diwarung-warung kopi. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang banyak dibicarakan sekaligus kontroversial, yang dalam bahasa Arab Poligami disebut ta’didu alzaujah (berbilangnya pasangan). Menurut ajaran Islam  perkawinan seperti itu meskipun diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan untuk melaksanakannya. Adanya syarat ini lebih disebabkan membatasi praktek-praktek pemilikan wanita yang melampaui batas seperti yang terjadi pada zaman dulu. Dalam hal kebolehannya terdapat ideologi tersendiri sebagai acuan hukum yang harus diterapkan karena  menyangkut utuhnya dalam suatu keluarga, karena itu perlu kejelasan yuridis sebagai legalisasi penerapan dalam peradilan.

b. Rumusan Masalah

1. bagaimana poligami menurut ferspektif hukum islam dan uu no.1 tahun 1974?

2. bagaimana berbuat adil berpoligami menurut ferspektif hukum islam dan uu no.1 tahun 1974?

4. bagaimana gambaran secara jelas esensi dan makanisme praktek pelaksanaan poligami menurut hokum islam dan uu no. 1 tahun 1974?

c. Tujuan penelitian

1. untuk mengkaji bentuk poligami menurut hokum islam dan uu no.1 tahun 1974

2. ingin mengetahui adil berpoligami menurut hokum islam dan uu no.1 tahun 1974.

3. untuk melihat berbagai aturan berpoligami di Negara-negara muslim dan Negara-negara yang mayoritas muslim.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian

            Kata Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “Gami”. Secara Etimologi “Poli” artinya banyak, “Gami” artinya istri. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri[1]. Dalam hukum positifnya memiliki kesamaan pandangan dan perbedaan dalam mengatur prosedural penerapan poligami, juga mengenai keadilan syarat, dan substansi kebolehan berpoligami.

Dalam dunia modern sekarang ini perkawinan yang dipandang baik adalah perkawinan monogami bahkan sampai bangsa-bangsa yang menganut agama yang dalam ajarannya membolehkan berpoligami sekalipun berpendapat, perkawinan monogamy adalah perkawinan yang terbaik dan ideal, sehingga dikalangan masyarakat di mana perkawinan poligami berlaku, bilamana ada orang yang berpoligami selalu dibicarakan orang, setidak-tidaknya para tetanggganya akan membicarakan hal itu. Lebih-lebih dikalangan intelektual, bilamana ada yang melakukan poligami akan menjadi celaan dari teman-teman di kalangan mereka.[2]

B. Asas Poligami Dalam Tiga Perspektif

     a. Perspektif fikih

Hukum asal dalam perkawinan menurut Islam  adalah monogami yaitu cukup seorang laki-laki mempunyai seorang istri, karena dengan perkawinannya akan mempunyai tujuan yaitu menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang keadaan terebut sulit dilaksanakan seandainya seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu.[3]

Sebagaimana firman allah

فان خفتم الاتعدلوا فواحدة او ماملكت ايمانكم ذالك ادني الآ تعولوا

Artinya: kalau kamu takut tidak akan adil di antara isteri-isteri kamu itu, seyogyanyalah kamu mengawini seorang perempuan saja, yang demikian itu adalah lebih baik kepada tidak berbuat aniaya.

Dari ayat  tersebut jelaslah bahwa monogamy dijadikan asas dalam ikatan nikah antara perempuan sebagai isteri dan laki-laki sebagai suaminya. Di samping itu maksud anjuran beristeri satu saja adalah untuk  menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seseorang beristeri lebih dari satu[4]

Namun prinsip monogami dalam islam tersebut tidaklah mutalak, artinya pada kondisi tertentu dimungkinkan seorang laki-laki memiliki isteri lebi dari satu.[5]

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri saja dengan syarat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani istri, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami)[6]  mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hokum islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat.[7]

Poligami bukanlah istila atau kegiatan hasil inisiatif atau rekayasa manusia. Akan tetapi, poligami merupakan syariat dari allah swt. Yang notabene allah maha mengetahui factor penyebab disyariatkannya amaliyah ibadah poligami dan dibolehkannya laki-laki muslim beribadah poligami.[8]

Firman allah surat annisa’  yang artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya“.

Dari ayat tersebut jelas. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Dalam syariat Islam  lebih disukai bila laki-laki hanya memiliki seorang istri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya.

As-Syarakhsi menyatakan kebolehan Poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani juga menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Begitu juga As-Syafi’I mensyaratkan keadilan diantara para istri[9].  Begitu juga pendapat imam malik dan abu daud.[10]

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami menurut Abdur rahman setelah merangkum pendapat fuqoha[11], setidaknya ada 8 keadaan:

  1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
  2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
  3. Istri sakit ingatan
  4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi sebagai istri
  5. Istri memiliki sifat buruk
  6. Istri minggat dari rumah

b. Perspektif Undang-undang No 1/ 1974.

            Dalam UUP menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan[12].

Klausal kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanya pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut[13]. Dalam pasal 4 dinyatakan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UUP sebenarnya bukan menganut asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat, atau dalam keadaan yang luar biasa. Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas izin dari Hakim (pengadilan).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan Poligami seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UUP diantaranya[14]:

  1. Adanya persetujuan dari istri/ istri
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

c. Perspektif KHI

            KHI memuat masalah Poligami pada bagian IX dengan judul “Beristri lebih dari satu orang” yang diungkap dari pasal 55-59[15]. Pada pasal 55 dinyatakan:

  1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
  2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
  3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebihg dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan:

  1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
  2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat satu dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.
  3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau kempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahkan dengan semangat fikih. Pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

Pasal 57 dijelaskan:  Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

C .istri tidak dapat melahirkan keturunan

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, pengadilan agama hanya memberikan izin pada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UUP[16]. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan besarnya wewenang pengadilan Agama dalam memberikan keizinan, sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan  persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami maka persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.

D. Perspektif Perdata BW

Pasal 27 menyatakan, “Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya seorang laki sebagai suaminya”. Dalam pasal ini terletak asas monogami dan tidak mengenal asas poligami.

 


BAB III

PENUTUP

Poligami secara terminologi yaitu seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Diperbolehkannya berpoligami yaitu sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakain, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah dan apabila tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu istri saja (monogami).

            Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami diantaranya:

  1. adanya persetujuan dari istri
  2. adanya kepastian bahwa suani mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
  3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka

DAFTAR PUSTAKA

–          Zakiyah, Daradjat, Ilmu Fikih. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

–          Ghazali, Abdur Rahman, Fikih Munakahat. Jakarta: kencana, 2006.

–          Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam . Bandung: CV Pustaka setia, 2000.

–          Nuruddin, Ainur, Tarigan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam  Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004.

–          Zuhdi, masjfuk, Masail Fikhiyah. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997.

–          Hasan, M Ali, Masail Fikhiyah Alhadisah. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.

–          Undang-undang Perkawinan Di Indonesia. Surabaya: Arkola

–          Somoeyati, Hokum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang no. 1 tahun 1974. Yogyakarta: liberty 1986

–          Tutik, Triwulan Titik, Poligami Perfektif Perikatan Nikah. Jakarta: ISBN, 2007

–          Setiyaji, Achmad, Mengapa Berpoligami? Jakarta: Qultum Media 2006


[1] Zakiyah, Daradjat, Ilmu Fikih. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995,hal 60.

2. Tutik, Triwulan Titik, Poligami Perfektif Perikatan Nikah. Jakarta: ISBN, 2007.hal. 55

[3] . Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam . Bandung: CV Pustaka setia, 2000, hal 65

[4] . Tutik, triwuLan Titik, Poligami Perfektif Perikatan Nikah. Jakarta: ISBN, 2007.hal.63

[5] Ibid hal

[6] Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam . Bandung: CV Pustaka setia, 2000, hal 65.

[7] .Somoeyati, Hokum Perkawinan Islam dan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974. Yogyakarta: Liberty 1986 hal. 74

[8] Setiyaji, Achmad, Mengapa Berpoligami? Jakarta: Qultum Media 2006 hal 120

[9] Nuruddin, Ainur, Tarigan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam  Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004, hal 158.

[10] . Tutik, Triwulan Titik, Poligami Perfektif Perikatan Nikah. Jakarta: ISBN, 2007.hal 67

[11] Ibid 159.

[12] Zuhdi, masjfuk, Masail Fikhiyah. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997, hal 12-13.

[13] Nuruddin, Ainur, Tarigan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam  Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004, hal 159.

[14]  Undang-undang Perkawinan Di Indonesia. Surabaya: Arkola, hal 6-7.

[15]  Nuruddin, Op,.cit, hal 166-167.

[16] Ibid, hal 167.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 22, 2012 in Makalah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: