RSS

Peminangan Dalam Cermin ISLAM

22 Apr

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Manusia untuk memenuhi kebutuhan nalurinya serta kelangsungkan kehidupannya yaitu keturunya, maka diperlukan adanya tuntunan yang dapat mewadahi kebutuhan tersebut. Islam mensyari’atkan akad nikah yang harus dilalui oleh orang islam yang kan  melangsungkan sebuah pernikhan

Dalam pada itu, sebelum akad pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilangsungkan, islam juga mensyari’atkan adanya peminangan sebagai pendahuluan sebelum memasuki akad pernikahan. Hal ini bertujuan untuk lebih saling mengenal diantara keduanya. Sehingga di kemudian hari supaya tidak ada penyesalan yang mengakibatkan retaknya hubungan suuami-istri setelah dilangsungkannya akad pernikahan.

Oleh karena itu, dalam peminangan perlu adanya aturan dan landaasan hukum, sehingga nantinya akan menjadi pijakan bagi orang-orang islam yang menjalaninya atau melakukan peminangan.

Dalam hal ini kami akan menjelaskan sedikit tentang khitbah atau peminangan, baik dasar yang menjadi tendensi disyari’atkannya peminangan sebelum akad nikah dilangsungkan berikut proses peminangan dan akibat hukum dari peminangan tersebut.

B.     Rumusan Masalah

Adapun permasalahan diatas dapat kami rumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

 

  1. Bagaimanakah pengertian peminangan itu?
  2. Apa dasar dari peminangan ?
  3. Bagimanakah hikmah pemingan itu?
  4. Bagaimana proses berlangsungnya peminangan itu?
  5. Apa akibat hukum dari peminangan?

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

KHITHBAH (PEMINANGAN)

  1. Pengertian

Kata khithbah adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan pernikahan.

Menurut etimologi meminang atau melamar adalah meminta waita untuk dijadikan istri. Sedangkan menurut terminologi peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau, seorang pria meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. 1

 

  1.  Dasar  peminangan

Adapun dasar disyari’atkannnya peminangan adalah berlandaskan kepada:

  1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم  (البقرة:235)

Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.2

  1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yaitu:

 

 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول ص0ع اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الي نكاحها فليفعل

Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.

 

  1. Hadits Nabi dari al-Mughirah bin Syu’bah yang dikeluarkan oleh al-Turmudzi dan al-Nasaiy yang berrbunyi:

اانه قال له وقد خطب امرأة انظر اليها فانها احرى ان يؤدم بينكما

Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang teleh meminang seorang perempuan: “ melihatlah kepadanya, karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan. 3

  1. Hadits dari Musa bin Abdullah menurut riwayat Ahmad yaitu:

قال رسول الله ص ع اذا خطب احدكم امرأة فلاجناح عليه ان ينظر منها اذت كان انما ينظر اليها لخطبة وان كان لا تعلم

Berkata Rasul Allah SAW, bila salah seorang diantamu meminang seorang perempuan tidak ada halangnannya melihat kepadanya bila melihat itu adalah untuk  kepentingan peminangan, meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya.4

Dari dasar peminangan di atas, baik dalam al-Qur’an dan hadits sendiri yang membicarakan tentang peminangan tidak ditemukan dengan jelas dan terarah adanya perintah melakukan dan melarangnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya. Dalam arti hukumnya adalah mubah. Akan tetapi menurut   Ibnu Rusyd dalam Bidayat Al Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud Al-Dhohiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.

Begitu pula banyak hadits Nabi yang berkenaan dengan peminangan dengan menggunakan kalimat suruhan (amr), maupun dengan ungkapan tidak apa-apa, namun tidak ditemukan secara langsung ulama menghukumi wajib. Lain hal dengan ulama Al-Dhahiri yang memahami perintah itu sebagai suatu kewajiban. Ulama jumhur menetapkan hukumnya adalah boleh, tidak sunnah apalagi menetapkan hukum wajib. Ditetapkannnya hukum mubah disini meskipun terdapat dalam hadits kata suruhan atau amar karena ada dua hal yaitu:

  1. Ditemukan dalam  beberapa versi hadits Nabi menggunakan kata لاجناح  atau kata لابأس  yang keduanya tidak mengandung arti selain dari mubah.
  2. Meskipun terdapat lafal amar dalam beberapa versi hadits Nabi, namun perintah tersebut datang sesudah sebelumnya berlaku larangan secara umum untuk memandang perempuan. Suruhan setelah datangnya larangan menunjukkan yang disuruh itu hukumnya adalah mubah.

 

  1. Hikmah peminangan

Setiap hukum yang disyari’atkan, walaupun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah.

Adapun hikmah dari adanya syari’at peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dalam peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidzi dan Al-Nasa’iy di atas.

Pada dasarnya peminangan itu adalah awal proses dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu perempuan-perempuan yang secara hukum syara’  boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. 5

  1. Proses peminangan

Dalam proses peminangan, islam memberikan aturan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh yang akan menjalaninya. Dalam hal ini, apakah perempuan yang akan dipinangnya bener-benar sah atau boleh dinikahi secara syara’ dan tidak ada halangan lain yang mencegah untuk dipinang serta ketentuan lain yaitu:

  1. Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataannya telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
  2. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum, dalam arti ia menjalani iddah mati dari mantan suaminya.
  3. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya  dengan talak raj’I dan sedang berada dalam masa iddah raj’i.
  4. Perempuan yang telah bercerai dengan suaminya dengan talak bain dan sedang menjalani masa iddah.
  5. Melihat pinangan

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang di pinangnya, meskipun menurut asalnya seoarang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan ini didasarkan pada hadits Nabi dari Jabir menurut Riwayat Ahmad dan Abu Daud sebagaiman di atas

  1. Batas yang boleh dilihat

Walaupun hadits Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang. Para fuqoha’ berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada muka dan kedua telapak tangan. Fuqoha’ yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiry) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqoha’ yang lain melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat kedua telapak kaki, muka dan kedua telapak tangan.6

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan secara terbatas.

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena apabila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara:

  1. menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin di pahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan “saya berkeinginan untuk menikahimu”.
  2. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk pinangan, seperti ucapan:”tidak ada orang yang tidak suka kepadamu”

 

  1. Akibat hukum peminangan

Peminangan itu adalah suatau usaha yang dilakukan yang mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak peempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, walaupun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil  kembali bila peminangan tidak berlanjut dengan pernikahan.7 Hubungan antara laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan asing (ajnabiyah). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya. Dan wanita yang dipinang milik si peminang walau kepemilikan belum mutlak, sebatas pengakuan saja. Pemberian hanya hadiah, oleh karena itu, ketentuan halal dan haram tetap berlaku.8

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pemaparan tentang peminangan di atas, dapat kami simpulkan bahwa, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau, seorang pria meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Adapun hukum disyari’atkannya peminangan dalam islam adalah boleh, berdasarkan dari al-Qur’an dan hadits. Dimana menurut jumhur ulama bahwa peminangan itu dihukumi mubah, karena didalam hadits nabi tidak menjelaskan dengan detail adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan pernikahan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur’an dan hadits. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya. Akan tetapi menurut daud al-dhohiry hukum peminngan  adalah  wajib, karena berlandaskan pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam masalah peminangan.

Sedangkan hikmah dilakukannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lain.

Proses peminangan telah diatur dan ditetntukan oleh islam dengan tata cara yang telah disebutkna diatas. Danb mempunyai akibat hukum diantara keduanya. Dimana hubungan antara laki-laki yang meminang dan pihak perempuan yang dipinang selama masa antara peminangan dan pernikahan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (ajnabiyah).

DAFTAR PUSTAKA

  1. Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 73-74.
  2. Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
  3. Al-Asqalany, Ibnu Hajar, Bulughul Maraam, (Surabaya: Al-Hidayah,tt), 200.
  4. Al-Syaukany, Muhammad bin Ali, Nayl Al-Awthar, (Beirut: Dar Al-Jail Islamiyah),
  5. Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam,  (Bandung: C.V. : Pustaka Setia, 2000),


1 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 73-74.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 52.

3 Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulughul Maraam, (Surabaya: Al-Hidayah,tt), 200.

4 Muhammad bin Ali al-Syaukany, Nayl Al-Awthar, (Beirut: Dar Al-Jail Islamiyah), 239.

5 Syarifuddin, ibid,, 50-51.

6 Syarifuddin, ibid, 56.

7 Syarifuddin, ibid, 57-58.

8 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam,  (Bandung: C.V. : Pustaka Setia, 2000), 49…………..

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 22, 2012 in Makalah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: