RSS

Hadhanah (mengasuh anak)

22 Apr

BAB I

PANDAHULUHAN

  1. A.    LATAR BELAKANG

Syara’ menginginkan perkawinan yang kekal antara suami dan istri, kecuali oleh suatu sebab yang tidak dapat dipertahankan lagi, yakni karena itu pula syara’ mengikat perkawianan, tepapi tidak mempermudah perceraian. Syara’ membenarkan dan mengizinkan.

Oleh karena itu masalah hak mengasuh anak pada masa ikatan perkawianan mendapat perhatian lebih dari syara’ lebih- lebih pasca perceraian dan termasuk dalam paket hukum keluarga. Dalam kitab- kitab fikih pemeliharaan anak ini disebut hadhanah. Pada penafsiran hadhanah baik syarat, macam, maupun pengertian masih banyak simpang siur untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan dalam bab pembahasan.

  1. B.     RUMUSAN MASALAH
    1. Apa pengertian hadhanah ?
    2. Apa dasar hukum dan syarat- syarat hadhanah ?
    3. Apa macam- macam hadhanah ?
    4. Apa hikmah hadhanah ?
  2. C.    TUJUAN PENULISAN
    1. Menjelaskan pengertian hadhanah.
    2. Apa dasar hukum dan syarat- syarat hadhanah.
    3. Apa macam- macam hadhanah.
    4. Apa hikmah hadhanah.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    Pengertian Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa adalah Al- Janbu berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.[1]

Pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayid sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki- laki ataupun perempuan atrau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari iapapun, menjga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.[2]

 

B.     Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Hadhanah

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meningal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya.sesuai dengan Q.S. Al- Baqarah ayat : 233.

Artinya:“para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama 2 tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf.”

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban utuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya,[3]sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At- tirmidzi:

عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر

Artinya: “Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakenya yakni Abdullah bin umar dan sesungguh seseorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesunggunhya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumnya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda” : engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.”

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak dari pada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, sebenarnya kandungan di atas suatu peringatan pada pengertian bahwa penetapan suatu hokum itu tetap dalam pengertian nurani yang sehat. Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadis itu, juga memberi anggapan bahwa ibu gugur masa pemeliharan dan asuhan anaknya ini juga sesuai dengan mayoritas ulama’.

Sedangkan keputusan ketika anak sudah bisa memilih yang baik baginya, itu sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah :

Artinya:”Dari Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal dia telah memberi manfaat bagi saya, sudah dapat mengambil air minum  untuk saya dari sumur Abu Inabah. Setelah suaminya datang lalu nabi SAW bersabda kepada anak itu: Wahai anak, ini ibu dan ini ayahmu, peganglah tangan yang mana di antara keduanya yang kamu sukai, lalu anak itu memegang tangan ibunya dan wanita itu pergi bersama anaknya”.

Menurut Ulama Al-hadwaiyah dan Ulama’ Hanafiyyah, tidak perlu disuruh memilih kata mereka: ibu lebih utama terhadap anak itu hingga dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila sudah mampu memenuhi diri sendiri maka ayah lebih berhak atasnya. pendapat ini sesuai dengan pendapatnya Imam Malik.[4]

Setelah dasar hukum itu terealisasikan tentu pengasuh menjadi factor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus Ada syarat- syarat tertentu, yaitu :

1)      Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan hadhanah.

2)      Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.

3)      Beragama islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir.

4)      Amanah.

5)      Belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya.

6)      Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.[5]

7)      Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusi dirinya.

8)      Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwa anak dan justru terlantarkan berada di tangannya.[6]

Mayorita Ulama’ sepakat bahwa syarat- syarat hadhanah seperti berakal, amanah, dewasa, mampu mendidik terhindar dari hal-hal yang terdela merupakan bagian dari hadhanah.

Sedangkan masalah Agama bagi Imam Syafi’I orang selain islam tidak boleh. Sedangkan mazdab lain bukan merupakan syarat hanya saja bagi imam Hanafi  kemurtadan menjadikan gugur hak asuhan.

Seterusnya mazdab 4 berpendapat bahwa, apbila ibu si anak dicerai suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki- laki, maka hak asuhanya gugur,tetapi hak asuhanya bagi ibu tetap ada karena merupakan bukti kasih saying kepada anaknya. Sedangkan Imam Hanafi, Syafi’I, Imamiyyah dan Hambali: Apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan hak asuhan si anak bisa dicabut kembali. Dan hak itu dikembalikan karena gugurnya perkawinan dengan laki- laki kedua itu.Adapun Imam Maliki: Hak tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.[7]

Syarat di atas bukan bagian mutlak karena hal terbaik bagi anak itu factor utama untuk hadhanah seperti penyebutan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 109:

Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hokum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaiksn atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.[8]

C.    Macam- Macam Hadhanah

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua anakanya.

a)            hadhanah Pada Masa Perkawinan.

UUP No. 1 tahun 1974 pasal 45, 465, 47 sebagai berikut:

Pasal 45:

  1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
  2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku  sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46:

  1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.
  2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan batuannya.

Pasal 47:

  1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
  2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam hal ayat 1 Pasal 47, 49 menyebutkan bahwa kekuasaan salah satu atau kedua orang tuanya dicabut dari anaknya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa  atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan meskipun dicabut mereka tetap berkewajiban.[9]

Namun demikian orang tua masih memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan anak tersebut (ayat 2) berkaitan dengan pemeliharaan anak juga, orang tua pun mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kebendaan. Dalam pasal 106 KHI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan. Dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban[10].

Ditambah dengan KHI pasal 98 dan 99 tentang pemeliharaan anak :

Pasal 98 :

  1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21, sepanjang tidak cacat fisik  atau mental.
  2. Orang tuanya mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan.
  3. PA (Pengadilan Agama) dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu bila orangtuanya  tidak mampu.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah :

  1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
  2. Hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

b)            Hadhanah Pada Masa Perceraian

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada UUP NO.1 thn 1974 Pasal 41 tentang akibat putusnya  perkawinan karena perceraian adalah:

  1. Baik  ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilaman ada perselisihan mengenai   pengasuhan  anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapt memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatau kewajiban bagi bekas istri[11].

Dan diatur juga dalam KHI pada pasal 105 dalam permasalahan perceraian, yang mana anak pada saat itu belum mumayyiz yaitu:

  1. Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu.
  2. Ketika sudah mumayyiz disrahkan kepada anaknya untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
  3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.[12]

Sedangkan menurut fikih 5 mazdab :

  1. Hanafi: 7 tahun untuk laki- laki dan 9 tahun untuk perempuan.
  2. Syafi’I: Tidak ada batasan tetap tinggal bersama ibunya sampai ia bias menentukan atau berfikir hal yang terbaik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
  3. maliki: Anak laki- laki hingga baligh dan perempuan hingga manikah.
  4. Hambali: Masa anak laki- laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
  5. Imamiyyah: Masa asuh anak untuk laki- laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu haknya ayah, hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki- laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih.[13]

Sedangkan dalam KHI pada pasal 156 juga mengatur tentang hadhanah pada perceraian:

1)      Anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya kecuali telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh;

a)      Wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,

b)      Ayah,

c)      Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,

d)     Saudara- saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,

e)      Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,

f)       Wanita- wanita sedarah menurut garis samping ayah.

2)      Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahnya atau ibunya.

3)      Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun tercukupi biayanya, maka atas permintaan kerabat yang juga mempunyai hak yang dapat menuntut ke pengadilan untuk memindahkan hak hadhanah.

4)      Biaya hadhanah tangung jawab ayah sekurang- kurangnya sampai dewasa dan dapat mengurus sendiri ( 21 tahun).

5)      Apabila ada perselisihan PA dapat memutuskan berdasarkan a, b, c dan d.

6)      Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya pada penetapan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak.

 

  1. D.    Hikmah Hadhanah

Adapun hikmah hak memelihara anak menurut Ali Ahmad Al- Jurjawi dilihat dari 2 segi :

  1. Tugas laki- laki dalam urusan penghidupan dan masyarakat berbeda dengan tugas wanita. Perhatian seorang ibu terhadap anknya lebih  tepat dan cocok karena memelihara anaknya keistimewaan ibu.
  2. Seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap anaknya dari pada seorang ayah. Dan curahan hati tercurah lebih untuk anaknya.

Menurut hemat saya penetapan hukum kurang tepat di atas, ayah dan ibu sebaiknya saling berbagi dalam susah dan kebagiaan terhadap anak. Dan menjadikan anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa tanpa menelantarkan dan menyusahkan tanpa di beri hak hadhanah disebab hanya mementingkan hal pribadi.

 

BAB III

KESIMPULAN

 

  1. Hadhanah menurut bahasa adalah Al- Janbu berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki- laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.
  2. Dasar Hukum Q.S. Al-Baqarah : 233.
  3. Dan Al-Hadis yang diriwayatkan oleh At- Tirmidzi.:

AL- Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

  1. Syarat- syarat Hadhanah :

A. berakal sehat. B. merdeka. C. beragama islam. D. amanah. E. belum menikah lagi dengan laki- laki lain bagi ibunya. F. bermukim bersama anaknya. G. dewasa. H. mampu mendidik.

  1. bentuk- bentuk hadhanah.

Hadhanah pada masa perkawinan: UUP No. 1 1974 pasal 45, 46, 47.

KHI pada pasal : 98, 99, 105.

Pada masa perceraian : UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 41.

KHI pada pasal 105.

  1. Hikmah hadahanah

ü  Ibu menjadi prioritas awal untuk mengasuh anaknya karena kasih sayang serta keistimewaan seorang ibu.

ü  Namun ayah bisa menjadi seperti ibu jikalau terjadi yang tidak diinginkan dan tidak menutup kemungkinan ayah juga sebaliknya terhadap anak (kasih sayang dan kelembutan terhadap anaknya).

 


DAFTARA PUSTAKA

 

Hakim Rahmat, Hukum PerkawinanIslam, ( Bandung; Pustaka Setia, 2000)

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah juz 8, ( Bandung, Al- Ma’ruf, 1984)

H. S. A. Al- Hamdani, Risalah Nikah, ( Jakarta; Pustaka Amini, 2002)

Muhammad Abu Bakar, Terjemah Subulussalam juz III, ( Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)

Ibnu Qasim, Tausyih Ala Ibnu Qasim, ( Surabaya; Al- Hidayah, TT)

Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, Fikih Islam, ( Jogyakarta; Citra Karsa Mandiri, 2002)

Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih 5 Mazdab, ( Jakarta; Lentera, 2002)

Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam,(Bandung; Pustaka Setia, 2000)

Abdul Rahmad Ghazaly, Fikih Munakahat,(Bogor; Kencana,2003)

 

 


[1] Hakin Rahmat, Hukum PerkawinanIslam, ( Bandung; Pustaka Setia, 2000), 224

[2] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah juz 8, ( Bandung, Al- Ma’ruf, 1984), 179

[3] H. S. A. Al- Hamdani, Rsialah Nikah, ( Jakarta; Pustaka Amini, 2002), 321- 322

[4] Muhammafd Abu Bakar, Terjemah Subulussalam juz III, ( Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 819- 820

[5] Ibnu Qasim, Tausyih Ala Ibnu Qasim, ( Surabaya; Al- Hidayah, TT), 234- 235

[6] Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, Fikih Islam, ( Jogyakarta; Citra Karsa Mandiri, 2002), 304

[7] Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih 5 Mazdab, ( Jakarta; Lentera, 2002), 416- 417.

[8] KHI, pasal 109.

[9] Rahmad hakim, Hukum Perkawinan Islam,(Bandung; Pustaka Setia, 2000), 242- 243

[10] Abdul Rahmad Ghazaly, Fikih Munakahat,(Bogor; Kencana,2003), 189- 190

[11] Ibid, 241

[12] Abdul Rahman Ghazaly, fikih Munakahat, (Bogor; kencana, 2003), 189

[13] Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih 5 mazdab, ( Jakarta; Lentera, 2002), 417-418

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 22, 2012 in Makalah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: