RSS

HUKUM KOPERASI INDONESIA

10 Apr

BAB I

Pemahaman mengenai organisasi koperasi yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengetahuan untuk mendalami badan usaha koperasi tersebut. Dengan mengingat bahwa cara bekerja serta interaksi internal dan eksternal terdapat perbedaan dengan badan usaha lain; seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), Commandite Vennotschap (CV). Namun dalam menjalankan usahanya tetap menerapkan prinsip-prinsip ekonomi murni.

  1. A.    Ideologi Perekonomian

Dalam hal tentang organisasi perekonomian, yang terpenting dan mendasar untuk mempelajari hukum koperasi adalah pengetahuan dasar tentang ideologi, paham, dan sistem yang dihubungkan dengan latar belakang sejarah perekonomian baik secara teori maupun praktik yang dianut oleh Negara tersebut. Badan organisasi koperasi memiliki karakteristik dan cara tersendiri dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Lebih jauh lagi dalam aktivitas perekonomian dunia, bahwa eksistensi koperasi benar-benar hadir didalam kehidupan sehari-hari; seperti dilingkungan para pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, pedagang, dan pejabat pemerintahan. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya ideologi perekonomian itu sendiri memang menghendaki berkooperasi, yang biasa disebut dengan ekonomi kerakyatan.   Dengan demikian, keberadaan organisasi koperasi dan cara bekerja yang sifatnya melayani sangat bermanfaat baik bagi anggota koperasi maupun orang-orang yang memerlukan pelayanan jasa-jasanya.

Sedang dalam pemahaman mengenai kehidupan organisasi koperasi, terdapat 3 bagian yaitu: Ideologi Kapitalis, Ideologi Sosialis, Dan Ideologi Koperasi. Ideologi kapitalisme mengajarkan pada pengikutnya bahwa pengaturan tentang kegiatan ekonomi dan pelaksnaan pembangunan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, pengusaha dan perusahaan-perusahaan swasta agar dapat diperoleh fee yang maksimal, baik secara individual maupun secara perusahaan. Sebaliknya, Ideologi Sosialisme mengajarkan bahwa semua urusan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sepenuhnya oleh Negara. Dengan tujuan memberikan manfaat dan nilai tambah dalam meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan memenuhi kepentingan ekonomi bersama (social benefit). Sedangkan Ideologi Koperasi muncul pada era kejayaan kapitalisme, yang lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dalam arti bahwa menjalankan suatu usaha haruslah bekerja sama satu dengan yang lainnya dalam suatu wadah yang diorganisir dan mempunyai program yang teratur dan dikelola bersama-sama secara demokratis.

  1. B.     Pengertian Koperasi

Secara etimologi, berasal dari kata dalam bahasa belanda yaitu cooperatie yang artinya adalah kerja sama. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.

Mohammad Hatta dalam bukunya The cooperative Movement in Indonesia, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Dari berbagai definisi dan pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung tetapi pada pokoknya sama, yaitu:

  1. Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal.
  2. Adanya persamaan baik dalam tujuan kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabakan lahirnya beragam bentuk sejenis koperasi.
  3. Merupakan usaha yang bersifat social
  4. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota.
  5. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.
  6. Netral.
  7. Demokratis.
  8. Menghindari persaingan antaranggota.
  9. Merupakan suatu sistem.
  10. Sukarela.
  11. Mandiri dengan kepercayaan diri.
  12. Keuntungan dengan manfaat sama.
  13. Pendidikan.
  14. Moral.
  15. Pengaturan beragam untuk setiap anggota dengan prinsip-prinsip koperasi.
  1. C.    Hakikat Koperasi

Hakikat koperasi dari ungkapan Charles Gide yang berbunyi bahwa koperasi “kalau mau berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai-nilai moral yang mendasarinya harus merupakan realita-realita dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang koperasi”.

  1. Tujuan Koperasi

Bahwa tujuan koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan.

  1. Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja.

  1. Nilai dan Prinsip-prinsip koperasi

Nilai-nilai yang menjadi acuan dalam koperasi adalah keadilan, bertanggung jawab, demokrasi, solidaritas, kesetaraan. Sedang nilai etika bagi anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.

Prinsip-prinsip koperasi meliputi: sukarela dan terbuka, demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomo daerah dan independen, pendidikan, pelatihan, informasi, kerja sama antar koperasi, perhatian terhadap komunitas.

  1. Jenis Koperasi

Pada umumnya jenis koperasi dibedakan menjadi 4 bagian yaitu:

  1. Koperasi konsumsi
  2. Koperasi produksi
  3. Koperasi simpan pinjam
  4. Koperasi serba usaha
  1. D.    Sejarah Awal Koperasi
    1. Koperasi pertama di Dunia

Meskipun tidak banyak literatur yang mengungkapkan tentang awal mula berdirinya koperasi ,sehingga banyak yang mengatakan; seperti  koperasi yang dikatakan oleh syamsudin (1986)  bahwa pendirian koperasi berdiri pada abad ke-18 oleh kaum buruh bengkel kapal di Chatam and Woolwich, Scotlandia.

  1. Koperasi kedua di dunia

Pada koperasi pertama masih banyak kekurangan atau dapat dikatakan masih belum modern. Atas ide bantuan William King dengan mendirikan koperasi dalam bentuk warung-warung dapat dikatakan telah mendekati koperasi modern, karena telah dikelola berdasarkan unsur-unsur  ilmu pengetahuan didalamnya. Sehingga banyak orang menyebutnya sebagai bapak koperasi (dunia).

  1. Koperasi Rochdale – Inggrisi

Koperasi modern yang pertama kali didirikan adalah Rochdale(1844), jadi setelah berdirinya koperasi di Chatam and Woolwich. Koperasi inilah yang membawa pengaruh besar terhadap gerakan koperasi di dunia. Terbukti pada tahun 1919 Cooperative Union dibentuk oleh Women-Skill Guild Organization. Atas usaha Cooperative College di Manchester ( lembaga tinggi petama dunia).

  1. Robert Owen, William King, dan Charles Howaerd

Robert owen dalam pelaksanaan koperasinya tidak hanya mencari keuntungan bagi perusahaannya, tetapi juga memikirkan tingkat kehidupan ekonomi para buruhnya tanpa membatasi (community).

William King yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan ingin berbuat sesuatu untuk memperbaiki kehidupan para buruh tetapi tidak terlalu fokus terhadap perekonomian para buruhnya. Salah satu usahanya berupa, dengan nendirikan  130 koperasi. Dan usahanya dikategorikan Koperasi Generasi kedua dunia.

Charles Howard mendirikan koperasi dengan ditandai adanya ide para buruh (Massa William K), karena ada pemerasan dan manipulasi terhadap pekerja; seperti barang-barang yang disediakan bermutu rendah, palsu, ukuran, takaran, dan timbangan tidak tepat, harga selalu tinggi, dsb.

  1. E.     Sejarah Awal Koperasi Di Indonesia

Padamassakoloni belanda yaitu, E. Siedeburg dan penggantinya De Wolf van Westerrede yang berada di Purwokerto. Sedang orang pribumiIndonesiapertama perintisan koperasi adalah Raden Aria Wiria Atmadja. Kedua orang  Belanda tersebut banyak kaitannya dengan perintisan koperasi di Indonesia, karena pada tahun 1896 atas dorongan E. Siedeburgh membantu Raden Aria Wiria Atmadja dalam mendirikan Bank Bantuan dan Tabungan.

Kemudian pada tahun 1908, berdirilah perkumpulan Budi Utomo yang dipimpin oleh budi utomo dan gunawan mangunkusumo. Dengan menganjurkan berdirinya Koperasi Rumah Tangga (Konsumsi). Sekitar tahun 1912, berdiri pula Serikat Dagang Islam oleh H. Samanhudi yang bertujuan memperkuat posisi para pedagang pribumi.

  1. F.     Koperasi Dalam Cabang Ilmu (Pengetahuan) Hukum

Terdapat beberapa tokoh yang berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan koperasi, yaitu:

  1. Ivan Emelianoft (RUSIA), yang mempunyai gelar Doktor dalam ilmu ekonomi dan disebut dalam bukunya economic theory of cooperation.
  2. Margaret Digby(Inggris ), seorang aktivis koperasi dan ahli teori koperasi.
  3. Paul Lambert, seorang akitivis koperasi selain itu juga menuliskan tentang falsafah koperasi.

Untuk dapat dikatakan sebagai cabang ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat-syarat keilmuan sebagai berikut:

  1. Harus mempunyai obyek tertentu, maksudnya bahwa sasaran pokok pembahasannya adalah tentang kegiatan manusia dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan.
  2. Pembahasan harus menggunakan metode tertentu, yaitu metode berpikir yang umum digunakan adalah metode deduksi, metode induksi, n metode komparatif.
  3. Jalan pikiran harus logis dan sistematis, bahwa hubungan antara suatu ilmu dengan ilmu yang lain dalam arti ilmu ini berdiri sendiri dalam kedudukannya (ilmu pengetahuan tidak dibenarkan berdiri sendiri terlepas sama sekali dengan ilmu yang lain).

BAB II

 

Kronologi Dan Sejarah Regulasi Tentang Koperasi Di Indonesia

Dengan mengetahui kronologi dan sejarah peraturan perundang-undangan tersebut akan diketahui pokok-pokok pikiran, pokok-pikiran perubahan dalam pengaturan, dan arah perkembangan koperasiIndonesiadengan segala kekhususan yang ada. Kekhususan-kekhususan koperasiIndonesiasangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan NegaraIndonesiayang tercermin dari isi peraturan perundang-undangan tersebut.

A. kronologi Dan Sejarah Regulasi Koperasi Sebelum UU. No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

  1. Veror op de cooperative verenigingen (staatsblad 431tahun 1915)

Dalam pasal 1 (1) regeling der cooperatieve verenigingen stb.227 tahun 1876, sama halnya dengan peraturan koperasi pertama diIndonesiayakni verordening op de cooperatieve verenigingen stb.431 tahun 1915. Koperasi didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan orang-orang, dimana orang tersebut diperbolehkan untuk keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran para anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu sistem penghidupan atau pekerjaan (koperasi produksi), atau secara bersama-sama menyediakan bahan-bahan untuk keperluan mereka (koperasi konsumsi), atau secara memberikan uang muka atau kredit (koperasi perkreditan).

Dilihat dari definisi diatas, pada dasarnya koperasi yang dimaksudkan dalam peraturan-peraturan tersebut adalah suatu perkumpulan berbadan hukum yang tunduk pada pertauran hukum perdata yang termuat dalam burgerlijk wetboek (KUH perdata) dan wetboek van koophandel (KUH Dagang). Dalam periode pemerintahan hindia belanda membuat peraturan mengenai kerja sama, namun peraturan yang dibuat itu tanpa mempelajari dan mempertimbangkan situasi dan kondisi asli rakyatnya, mencontoh apa adanya dari peraturan di Negara Belanda. Sehingga tidak cocok dengan dengan keadaan di hindia belanda.

Oleh karena itu peraturan koperasi pertama diIndonesiaini dapat dikatakan, tidak dapat diikuti oleh rakyat hindia belanda waktu itu karena tidak memberikan manfaat apa pun bagi mereka. Bahkan sebaliknya malah peraturan itu mendapat reaksi keras dari kaum pergerakkan nasional dan pergerakkan koperasi.

  1. Regeling Inlanndsche Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad No.91 tahun 1927)

Sebagai kelanjutan dari adanya reaksi keras dan desakan dari rakyat hindia belanda, maka pada tanggal 10 juni 1920 berdasarkan gouvernements-besluit No. 1, dibentuklah cooperatieve commisie yang dipmpin oleh J.H. Boeke yang pada waktu itu menjabat sebagai adviseur voor volks-credietwezen dengan beberapa anggotanya dari wakil pemuda pejuang Indonesia. Tugas dari komisi ini adalah untuk menyelidik, apakah koperasi itu bermanfaat bagi rakyat hindia belanda.

Kemudian hasil laporan itu setelah diterima oleh Kerajaan Belanda, maka dilakukan pembangunan perekonomian rakyat dengan cara menerbitkan peraturan koperasi yang khusus bagi rakyat hindia belanda (tidak tunduk pada BW dan WvK, melainkan tunduk pada hukum adat).

  1. Aglemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen Stb. 108 tahun 1933

Dengan adanya aglemene regeling op de coopertieve ini (himgga masa-masa berikutnya) syarat-syarat untuk mendirikan koperasi tidak lagi menjadi masalah dan memberatkan bagi orang-orang asli hindia belanda, tidak seperti pada masa sebelumnya dimana syarat untuk mendirikan koperasi sengaja diatur sedemikian rupa sehingga sulit bagi orang-orang asli hindia belanda untuk dapat memenuhinya.

  1. Regeling Cooperatieve Verenigingen (Stb. 179 tahun 1949)

Pada tanggal 7 juli 1949 diterbitkan regeling cooperatieve verenigingen (stb. 179/1949), yakni mengenai koperasi yang berlaku untuk orang Indonesia ini tidak mencabut peraturan yang sebelumnya yaitu algemene regeling op de cooperatieve verenigingen stb. 108/1933. Pada tanggal 11 s/d 14 juli tahun 1947 dilangsungkan kongres pertama di Tasikmalaya, dengan menetapkan bahwa pada tanggal 12 juli sebagai “Hari Koperasi”. Disamping itu kemudian ditetapkan juga pendirian sentral organisasi koperasi rakyat indinesia(SOKRI).  Selanjutnya pada tahun 1950 yaitu bulan januari sampai bulan agustus, dimasaIndonesiamenjadi Negara serikat dibawah konstitusi RIS,Indonesiadipecah menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu koperasi dibentuk untuk masing-masing Negara bagian.

Kemudian pada tanggal 15 s/d 17 juli 1953 di Bandung dilangsungkan kongres kedua dengan keputusan mengubah SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia(DKI), mewajibkan DKI membentuk lembaga pendidikan koperasi dan mendirikan sekolah. Dan pada tanggal 1s/d 5 september 1956 kongres ketiga koperasi seluruh Indonesia di Jakarta. Setelah kongres ketiga ini mulai terjalin hubungan dengan Internasional Cooperatieve Alliance(ICA).

  1. Undang-undang tentang perkumpulan koperasi No. 79 tahun 1958

Undang-undang ini memang dibuat secara tergesa-gesa dan telah berulang kali disusun dan disempurnakan oleh jawatan koperasi, tetapi menjelang hingga akhir tahun 1958 belum pernah diajukan kepada perlemen. Dengan adanya hal itu, maka tidak banyak membawa perubahan dan masih belum memenuhi kebutuhan untuk mengatur tentang perkumpulan koperasi.

  1. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Untuk merumuskan pola perkoperasian sehubungan dengan PP No. 60 tahun 1959, maka pada tanggal 25 s/d 28 mei 1960 di Jakarta dilakukan musyawarah kerja koperasi dengan hasil keputusan bahwa :

  1. Menjadikan manipol-usdek sebagai landasan idiil koperasi
  2. Pelaksaan ekonomi terpimpin memberikan peluang besar kepada koperasi, yang berarti bahwa koperasi dikendalikan secara intensif oleh pemerintahan dan itu menyimpang dari UUD 1945.
  3. Insrtuksi Presiden No. 2 dan No. 3 tahun 1960

Inpres No. 2 tahun 1960 intinya adalah pembentukan Badan Penggerak Koperasi(Bapengkop) sebagai wadah tunggal kerja sama antara jawatan koperasi dan masyarakat, tujuanya adalah untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi Bapengkop ini bertugas mengadakan koordinasi dalam segala kegiatan instansi-instansi pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan gerakan koperasi secara teratur dari pusat sampai ke daerah. Sedang Inpres No. 3 tahun 1960 sebagai berikut:

  1. Pendidikan koperasi untuk kader-kader masyarakat, untuk kader-kader pemerintah, tenaga pengajar dan pendidikan sekolah menengah atas serta akademi koperasi.
  2. Pemasukan mata pelajaran koperasi di sekolah-sekolah sejak SD-SMU.
  3. UU Perkoperasian No. 14 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Pada tanggal 2 s/d 10 agustus 1965 diJakartadiadakan musyawarah nasional koperasi kedua. Hadirnya utusan daerah ke Munaskop II ini pada dasarnya hanya diperlukan untuk mengesahkan keputusan-keputusan yang telah dipersiapkan terlebih dulu, keputusan yang lebih bersifat politis. Serta pengesahan UU No. 14 tahun 1965 oleh presiden soekarno tentang pokok-pokok perkoperasian (lembaran Negara No. 75 tahun 1965), yang didalamnya diterapkan prinsip Nasakom.

  1. UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian

Bahwa penyusunan UU No. 12 tahun 1967 dilandasi oleh pemikiran dan kaidah ekonomi. Dengan berlakunya undang-undang ini yang didalamnya mengharuskan koperasi-koperasi melakukan penyesuaian dalam penertiban organisasi koperasi tersebut. Seiring dengan mulai dilaksanakanya REPELITA I, pertumbuhan koperasi mendapat dukungan pemerintah secara akomodatif serta terpenuhilah keinginan masyarakat, aktivis koperasi untuk memiliki landasan pokok untuk mengatur kegiatan perkoperasian yang sesuai dengan jiwa dan semangat pemerintah orde baru; berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

  1. A.    KRONOLOGI DAN SEJARAH UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN.

UU No. 25 tahun 1992 ini diterbitkan untuk menyesuaikan gerak langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada secara umum.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. selain itu, UU No. 25 tahun 1992 juga memberi kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun bukan anggota.

BAB III

Pendirian Koperasi Dan Status Badan Hukum

  1. A.    Koperasi adalah Subjek Hukum: Persoonrecht

Ketentuan hukum yang menjadi landasan operasional koperasi diwilayah negara kesatuan RI tidak hanya sebatas pada konstitusi (UUD 1945) mulai dari pedoman kebijaksanaan publik disektor ekonomi (GBHN) peraturan dasar (UU), peraturan teknis tentang pelaksanaan perkoperasian (PP, kepress, kepmen), sampai dengan berbagai aspek-aspek dasar dan asas-asas umum hukum yang sering disebut dengan ketentuan yang lex generalis dalam hukum perdata.

Dalam pasal 1653 menyebutkan beberapa macam jenis perkumpulan yang dibedakan berdasarkan peruntukannya yang dapat dikategorikan sebagai aspek hukum, yaitu:

  1. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah.
  2. Badan hukum yang diakui keberadaannya.
  3. Badan hukum yang diperbolehkan atau diizinkan keberadaannya.
  4. Badan hukum yang didirikan dengan maksud tertentu oleh siapa saja.
  1. B.     Aspek Hukum Perikatan Dalam Pendirian Koperasi

Kitab undang-undang hukum perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu itu disebut sebagai prestasi, kebalikannya jika perikatan itu diabaikan maka pihak tersebut dinyatakan sebagai wanprestasi (pasal 1234). Tiap-tipa perikatan dilahirkan baik karena adanya persetujuan maupun disebabkan oleh undang-undang (pasal 1233). Agar persetujuan menjadi sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya kata sepakat, kesepakatan yang dibuat mereka yang cakap yang ingin mengikatkan diri, adanya suatu hal (objek) tertentu, dan dengan maksud halal (pasal 1320).

Tujuan Pendirian, Rencana Usaha, Bentuk dan Jenis Koperasi.

  1. Tujuan Pendirian Koperasi

Tujuan mendirikan koperasi adalah untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama dari pada pendiri dan anggotanya di bidang ekonomi.

Adapun prinsip-prinsip dasar koperasi dalam undang-umdang perkoperasian adalah sebagai berikut:

  1. Keanggotaan di dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masimg-masing anggota
  4. Pemberian balas jasa usaha yang terbatas terhadap modal
  5. Kemandirian
  6. Rencana Usaha, Bentuk dan Jenis Koperasi

Rencana usaha biasanya sudah terjadi sebelum koperasi didirikan, para calon pendiri telah membicarakan rencana usaha dalam pertemuan-pertemuan yang mereka adakan untuk sebuah koperasi. Setelah itu, maka ditentukan usaha yang mereka kehendaki dan disebut dengan bentuk koperasi. Terdapat 2 bentuk koperasi, yaitu koperasi primer (beranggotakan orang per orang) dan koperasi sekunder (beranggotakan koperasi-koperasi primer). Kemudian barulah jenis-jenis koperasi yang dapat dibedakan berdasarkan adanya kesamaan dalam melakukan kegiatan usaha.

  1. C.    Syarat-syarat Pendirian

Syarat mendirikan sebuah koperasi baik yang diatur dalam UU koperasi tahun 1992 maupun yang diatur dalam UU koperasi tahun 1967 sangat simpel, yaitu hanya memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 orang, dari dua puluh orang tersebut kemudian semuanya dapat menjadi anggota, dan diantara mereka dapat dipilih menjadi anggota pengurus, maupun anggota pengawas.

Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan kesemua anggota, maka proses selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama kedalam anggaran dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi.

  1. D.    Modal Dasar Pendirian

Organisasi koperasi bukanlah organisasi yang didirikan untuk wadah menampung modal atau bantuan dari pihak ketiga, orang lain atau pemerintah, tetapi merupakan sebuah organisasi swadaya yang mandiri yang didirikan menjadi sebuah wadah untuk berkumpul, bekerja sama dalam berusaha untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggotanya. Jadi, organisasi koperasi merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan tanpa modal karena koperasi merupakan salah satu dari organisasi perusahaan, yang didirikan untuk mengakumulasikan potensi keuangan (modal).

Aturan mengenai permodalan koperasi tidak diatur secara detail; yaitu didalam UU Perkoperasian meliputi modal sendiri, dan modal pinjaman.

  1. E.     Nama dan Domosili Koperasi

Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi merupakan salah satu dari ketentuan minimal yang harus dicantumkan dalam AD koperasi. UU perkoperasian harus memberikan aturan yang jelas mengenai nama yang bagaimana yang dapat dipergunakan sebagai suatu koperasi, seperti yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan terhadap nama yang dapat dipakai oleh sebuah perseroan terbatas, asal tidak bertentangan dengan hak atas kekayaan intelektual dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, termasuk ketentuan perundang-undangan.

  1. F.     Jangka Waktu Berdirinya Koperasi

Jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sesuai dengan tujuan dan kehendak  para pendiri.

  1. G.    Pengesahan dan Penolakan Akta Pendirian oleh Otoritas Perkoperasian

Di dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat (autentik) oleh dan ditandatangani dihadapan notaris harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai atau ditunjuk untuk duduk dalam organisasi manajemen koperasi. Pengesahan akta pendirian akan diperoleh dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah pengajuan dan diumumkan dalam berita Negara RI. Untuk mengenai penolakan dalam pengesahan, alasan penolakan itu akan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lama 3 bulan setelah pengajuan.

  1. H.    Perolehan Status Badan Hukum

Dengan mendapatkan status badan hukum maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.

  1. I.       Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Merupakan Aturan Main Dalam Sebuah Koperasi

Anggaran dasar dari suatu perkumpulan merupakan sebuah kumpulan dari aturan-aturan main yang dibuat oleh para pendiri perkumpulan itu; mengatur hubungan hukum dalam kehidupan perkumpulan itu baik secara eksternal maupun internal. Demikian juga anggaran dasar dari suatu badan usaha koperasi memuat semua ketentuan hukum yang berlaku bagi semua anggota koperasi tersebut.

Jadi, anggaran koperasi merupakan kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh para pendiri koperasi atas kesepakatan bersama yang berlaku sebagai undang-undang terhadap para anggota koperasi.

  1. J.      Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Ada dua cara dalam melakukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yaitu:

  1. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum koperasi berstatus badan hukum.
  2. Perubahan anggaran dasar setelah koperasi berstatus badan hukum.

BAB IV

MODAL-MODAL DAN PRINSIP KEUANGAN

 

Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur permodalan koperasi secara jelas dan tegas maka keterbatasan dalam memformulasikan faktor modal usaha koperasi selama ini dapat dihilangkan salah satu jalan misalnya dengan merombak struktur permodalan koperasi selaku sebuah badan usaha, dalam kenyataan bahwa para pendiri dan para anggota koperasi selama ini pada dasarnya secara klasik menghadapi masalah yang sama dari waktu kewaktu, yaitu keterbatasan kemampuan ekonomi para anggota dalam memberikan kontribusi berupa dana yang cukup dan layak untuk dijadikan sebagai modal usaha.

  1. A.    Pengertian Permodalan Dalam Koperasi

Setiap perkumpulan atau organisasi baik itu yang dikategorikan sebagai organisasi non-profit orientet maupun organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi yang profit orientet dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya, secara logis tentu memerlukan dana tidak terkecuali badan hukum yang disebut koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya, dana tersebut disebut dengan modal yaitu modal usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas usaha koperasi. Beberapa alternatif jalan keluar yang dapat dipakai oleh para pendiri koperasi dan otoritas yang berwenang, yaitu:

  1. Karakteristik Koperasi

Karakteristik koperasi yaitu merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka dibidang ekonomi dan perekonomian.

  1. Peruntukan Modal

Ada tiga alasan mendasar mengapa koperasi membutuhkan modal antara lain: pertama, untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi yang digunakan seperti dalam pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, membayar biaya-biaya administrasi, dll. Kedua, untuk membeli barang-barang modal. Ketiga,untuk modal kerja.

  1. Sumber Modal

Ada dua sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi yaitu:

  1. Secara langsung
  2. Secara tidak langsung
  1. B.     Modal Koperasi

Pengertian modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan usaha koperasi adalah sama yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Modal koperasi terdiri dari:

  1. Modal dasar
  2. Modal sendiri
  3. Modal pinjaman.
  4. Modal Penyertaan

Berdasarkan SK menteri koperasi No. 145/menkop/1998, penanaman modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri, serta dari masyarakat umum. Untuk menawarkan atau mengundang para modal yang mau ikut memasukkan modal penyertaan ke dalam usaha koperasi, dapat dilakukan melalui media masa. Dari ketentuan inilah maka koperasi dapat menghimpun modal dari masyarakat luas di lingkungan sekitarnya, bahkan menarik modal dari luar negeri, baik secara manual konvensional maupun secara modern.

  1. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Istilah sisa hasil usaha dalam istilah koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya (pasal 45 ayat 1) UU Perkoperasian. Dan sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri.

Berikut macam-macam SHU koperasi:

  1. SHU koperasi pemasaran
  2. SHU koperasi pembelian
  3. SHU koperasi simpan pinjam
  4. Prinsip Keuangan

Prinsip keuangan terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

  1. Equity atau Ekuitas
  2. Modal penyertaan
  3. Modal sumbangan
  4. Dana cadangan
  5. Sisa hasil usaha (SHU)
  6. Kewajiban
  7. Aktiva
  8. Transaksi usaha koperasi
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 10, 2012 in Makalah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: