RSS

ZAKAT

22 Apr

BAB I

PENDAHULUAN

 

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang diwajibka bagi setiap umat muslim yang telah cukup memenuhi syarat-syaratnya. Ini tercantum dalam rukun agama islam, yakni rukun yang ketiga.

Di samping nilai ibadah, zakat juga bernilai sosial dan ekonomi. Karena itu, tak cukup hanya menggunakan hukum dari agama. Maka pemerintah juga berhak untuk mengaturnya sesuai dengan UU no. 38 tahun 1999, bahwa pengelolaan zakat tidak dilakukan oleh negara, tetapi oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Makalah ini disusun untuk mengetahui sumber hukum zakat dan perundang-undangan tentang zakat, sehingga kita dapat mengetahui peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Sumber-Sumber Hukum Tentang Zakat

Pada awal kelahiran Islam di Mekah, kewajiban zakat senantiasa disampaikan oleh Allah SWT dengan ungkapan anfiqu fi sabilillah (berinfaklah kalian di jalan Allah SWT). Saat itu belum ditentukan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib diinfakkan, demikian juga nisab dan persentase yang harus diserahkan untuk kepentingan di jalan Allah.1

Tujuan infak pada saat itu adalah untuk menutupi hajat orang-orang miskin, dan dana penyiaran agama islam. Pada saat al-Qur’an yang memerintahkan berinfak diturunkan, kaum muslimin pernah dua kali mengajukan pertanyaan tentang apa saja yang akan mereka infakkan, dan  beberapa nilai atau kadar yang harus diinfakkan. Tetapi, Allah tetap saja  menentukan apa saja dan berapa saja yang mereka infakkan. Allah SWT menyerahkannya kepada ahli hati nurani umat islam untuk mengaplikasikan rasa kesyukuran terhadap nikmat dan keimanan kepada Allah SWT. Allah hanya memberi batas, bahwa yang diifakkan itu adalah yang melebihi dari kebutuhan, seperti firman Allah SWT dalam ayat 215 dan 219 surat al-Baqarah:

ويسئلونك ماذا ينفقون قل هو العفو

Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, katakanlah, “yang lebih dari keperluan….(Q.S. al-Baqarah: 219).

 

ويسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتمى والمساكين وابن السبيل وما تفعلو من خير فان الله به عليم. (البقرة: 215).

Mereka  bertanya kepadamu tentang apa yang meraka nafkahkan, Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Danapa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha  mengetahui. 2

Demukianlah al-Qur’an memerintahkan kewajiban zakat dengan ungkapan kata nafaqa, tanpa memberi batasan tentag jenis harta dan kadar yang dinafkahkan. Hal ini, berlangsung sampai tahun pertama setelah Nabi bersama umatnya hijrah ke Madinah. Hal ini, dapat dipahami, karena umat islam saat itu belum siap menerima kewajiban yang beraspek sosial yang dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat. Oleh karena itu, kepada mereka diberi  kebebasan apa saja dan berapa kadar yang mereka nafkahkan.

Pada tahun kedua Hijriah, baru Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat dengan menggunakan ungkapan aatu al-zakat (tunaikan zakat). Seiring dengan perintah itu, Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan, seperti jenis harta yang dikenakan wajib zakat, kadar nisab, dan presentasenya. Jadi sebenarnya, pensyariatan zakat di Madinah merupakan pembaharuan terhadap perintah zakat yang diturunkan di Mekah dengan ungkapan infaq.

Ketentuan zakat tersebut ditetapkan, karena umat islam saat itu sudah berbeda dengan ketika mereka di Mekah. Di Madinah mereka telah memiliki iman yang terkonsentrasi dan wilayah kehidupan mereka pun menjadi luas. Mereka telah membangun suatu masyarakat yang memiliki sistem kehidupan dan tujuan yang ingin dicapai di samping kondisi mereka yang telah memungkinkan menerima ketentuan dan batasan zakat. puncak dari pensyari’atan zakat adalah menetapkan atau mengumumkannya sebagai salah satu rukun islam oleh Nabi Muhammad SAW.3

Selain sebgai rukun islam, hukum zakat juga diatur dalam:

  1. Al-Qur’an. Diantaranya terdapat dalam
  2. Surat al-Baqarah ayat 110

واقيمواالصلاة واتواالزكاة

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat (QS 2: 110).

  1. Surat al-Taubah ayat 103

خذ من اموالكم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان الصلاتك سكن لهم والله سميع عليم

Ambillah zakat dari harta sebagian  mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 9: 103).

  1. Surat al-Taubah ayat 34

واللذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. 9:34).

  1. Surat al-An’am 141

…واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين

Dan tunaikanlah hak di hari memetik hasilnya (dengan mengeluarkan zakat), dan janganlah kamu berlebih-lebihan, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. 6:141).

 

  1. Hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya:
  2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,

بني الاسلام على خمس, شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه

Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: 1. Bersakasi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahawasanya Muhammad itu utusan Allah, 2. Mendirikan shalat, 3. Membayar zakat, 4. Mengerjalan ibadah haji ke Baitullah, 5. Berpuasa di bulan Ramadhan. (H.R. Bukhari muslim). 4

 

  1. Hadits dari Ibnu Abbas yaitu:

عن ابن عباس ان النبي صلعم لما بعث معاذ ابن جبل الى اليمن قال انك تأتي قوما اها الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله فان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW. ketika mengutus Muadz Bin Jabal ke Yaman, berpesan: “ Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka suruhlah mereka untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka menerima saranmu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipungut dari orang-orang kaya dari mereka dan akan diserahkan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka (H.R. Jama’ah).5

 

B.     PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ZAKAT

Selain bernilai ritual keagamaan, zakat juga bernilai sosial, huku, dan ekonomi. Zakat di zaman Nabi, begitu pula pada zaman Khulafaul Rasyidin dilakukan oleh nagara. Sementara itu, menurut undang-undang no. 38 tahun 1999, pengelolaan zakat tidak dilakukan oleh negara, tetapi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam pasal 6 ayat 1, pengelolaan yang dimaksud meliputi;

  1. Kegiatan perencanaan
  2. Pebgorganisasian
  3. Pelaksanaan
  4. Pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusi serta pendayagunaan masyarakat.

Disebutkan juga dalam pasal 1 ayat 1, pemerintah hanya berkewajiban;

  1. Memberikan perlindungan,
  2. Pembinaan,
  3. Dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

Dalam pasal 3, Badan Amil Zakat menurut penjelasan pasal 7 ayat 1, adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Sungguh pun demikian, institusi ini bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. (Pasal 9).

Menurut undang-undang, pengelola zakat itu ada dua macam:

  1. BAZ (Badan Amil Zakat)

Badan Amil Zakat adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, sesuai dengan ketentuan agama. 6

  1. LAZ (lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam.

Disampng itu ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ), satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan, dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada pada Desa atau Kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pemerintah RI berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan, karena pengelolaan zakat menyangkut hak dan kewajiban sebagian besar warga negara dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945 (pasal 4). Zakat berhubungan dengan hajat hidup banyak orang, administrasi keuangan, kemungkinan tindakan penyimpangan dan lain-lain. Oleh karena itu, zakat memerlukan pengaturan melalui undang-undang. Sementara itu, zakat sebagai hukum agama yang bersifat diyani tergantung kepada ketaatan pemeluk agama secara individual, tanpa tekanan dari luar, sifat diniyahlah yang diharapkan dapat menggugah hati, sehingga mau melaporkan zakatnya kepada badan yang sudah ditetapkan oleh UU pasal 12 ayat 1, menyatakan, bahwa Badan Amil Zakat hanya mengumpulkan zakat atas dasar pemberitahuan para muzakki. Tetapi ia bersentuhan dengan hak dan kewajiban orang lain, maka ia menjadi hukum yang bersifat qadha’i berdasarkan undang-undang. Segi qadha’i dalam undang-undang ini tampak dari penetapan sanksi kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhadap kasus kelalaian dan pengelolaan zakat. 7

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat kami simpulkan bahwa pada awal kelahiran islam di Mekah, kewajiban zakat senantiasa disampaikan oleh Allah SWT dengan ungkapan anfiquu fi sabilillah. Tujuan infak pada saat itu adalah untuk menutupi hajat orang-orang miskin, dan dana penyiaran agama islam. Pada tahun ke dua hijriyah di Madinah, baru Allah SWT memerintahkan untuk memebayar  zakat sebagai suatu kewajiban. Melalui penjelasan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Selain bernilai ritual keagamaan, zakat juga ada nilai sosial, hukum, dan ekonomi. Zakat di zaman Nabi, dan di zaman Khalafaur Rasyidin, dilakukan langsung oleh negara. Sedangkan pada masa perkembangannya, zakat sekarang ini tidak dilakukan oleh negara lagi, tetapi oleh lembaga yang dibuat oleh negara, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan lembaga swasta, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, meliputi, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Sedangkan pemerintah sendiri, hanya berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan, dan pelayanan, karena pengelolaan zakat menyangkut hak dan kewajiban sebagian besar warga negara, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945 (pasal 4). Dan zakat itu sendiri berhubungan dengan kebutuhan hidup banyak orang, administrasi keuangan, kemungkinan tindakan penyelewengan dan lain-lain. Oleh karena itu, zakat memerlukan pengaturan dengan undang-undang yang memuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Sabiq, Sayid Fiqih Sunnah, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).
  2. Ritonga, Rahman Dan Zainuddin, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
  3. Ka’bah, Rifyal, Penegakan Syari’at Islam Di Indonesia, (Surabaya, 2004).
  4. Rasyid, Sulaiman, Hukum Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986).


1 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 679.

2 A. Rahman Ritonga,  Zainuddin, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 174.

3 Rahman Fiqih Ibadah, ibid, 174.

4 Sulaiman Rasyid, Hukum Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), 192.

5 Rahmat, Fiqih Ibadah, ibid, 175.

6 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam Di Indonesia, (Surabaya, 2004), 68…………………….

7 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at, ibid, 69.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 22, 2012 in Makalah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: