RSS

HUKUM WAKAF

20 Apr

PENDAHULUAN

A.   SEJARAH PERWAKAFAN

Dizaman itu tercatat 80 orang Sahabat yang rela melepaskan hak miliknya dan diserahkan kepada nadzir dalam bentuk “wakaf” yang bersifat permanen. Antara laun sahabat Usman Bin Affan mewakafkan bangunan rumah tempat tinggal di kota Madinah. Sahabat Khalid Bin Walid yang dikenal pahlawan perang, telah mewakafkan baju  perisai perang yang pernah beberapa kali dipakai berlaga melawa kafir Quraisy.

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi’iyyah dan adat kebiasaan setempat. Menurut Ter Haar bahwa wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima (gerecipreed) di hampir semua wilayah nusantara yang disebut dengan istilah Belanda Vrome Stichting. Artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad

Amal mulia mewakafkan harta benda untuk kepentingan sosial, telah berkembang sejak zaman Sahabat Rasulullah. Sebuah tindakan pelepasan hak milik untuk kepentingan umumtersebut, dilakukan oleh para sahabat Nabi sekaligus sebagai percontohan yang layak ditiru oleh umat Islam. Sahabat Umar Ibnu Khottob menyerahkan hartanya yang berbentuk tanah yang sangat luas yang dikenal dengan sebutan “Tanah Tamagh” didaerah Bailuha yang terletak dibagian wilayah Khaibar. Tanah tersebut sangat produktif untuk tanaman kurma yang hasilnya untuk kepentingan sosial umat Islam dizaman itu. Dampak positif amal sosial wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar Ibnu Khattab tersebut, telah memberikan contoh dan dorongan bagi para Sahabat Nabi yang lain.

Wakaf yang bersifat kolektif kelompok pernah dilakukan Bani Hajjar berbentuk sebuah bangunan masjid dan kuda tunggangan untuk perang. Jenis barang yang diwakafkan para Sahabat Rasulullah berkembang dan berfariasi sesuai dengan tingkat kemampuan kekayaannya. Ada yang berbentuk kambal untuk Masjid, lamou gantung untuk penerangan Masjid, sejak itulah amal sosial mewakafkan harta benda untuk kepentingan pengembangan syariat Islam terus dibudayakan sebagai bagian tradisi Islam yang sangat positif dan dilindungi berbagai aturan hukum yang bersifat nasional.

Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah mahdhoh (masjid, langgar, surau dan lain-lain) dan untuk ibadah ammah (umum) yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti di bidang pendidikan : madrasah, sekola, majelis ta’lim, pondok pesantren dan lain-lain, di bidang ekonomi : pasar, transportasi, di bidang politik : sekretariat partai politik Islam dan lain-lain.

Setelah terbitnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik, Pemerintah lewat Departemen Agama telah melakukan upaya pendataan, penataan dan penertiban wakaf yang telah terjadi maupun yang belum terjadi sekaligus penerbittan sertifikat tanah wakaf serta memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah. Namun kenyataannya masih banyak proses perwakafan tanah yang masih belum terselesaikan dan semakin bertambah banyak seiring dengan bertambahnya kesadaran dan partisipasi umat Islam. Menurut data di setiap Kantor Urusan Agama kecamatan, Kantor Departemen Agama, serta data hasil survey Dewan Masjid Indonesia Kab. Gresik, masih cukup banyak tanah/lahan yang telah diwakafkan, belum selesai proses persertifikatan wakafnya dengan berbagai kendala sampai saat ini, khususnya tanah atau lahan yang ditempati masjid.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor : 41 tahun 2004 tentang : Wakaf , diharapkan ada angin segar untuk segera mengoptimalkan dan meningkatkan lembaga perwakafan serta menyelesaikan problematika perwakafan yang masih terjadi. Tentunya ditambah dengan adanya kerjasama dan bantuan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pendayagunaan wakaf dan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang tertunda

B.   DASAR HUKUM

Ada beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan wakaf, baik itu yang ada dalam Al-Quran, Al- Hadist maupun dalam aturan Perundang-undangan Nasional.

  1. Al-Qur”an dan Al-Hadist.
    1. Surat Ali Imran ayat 92:

“kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaikan yangsempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.

Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Thalhah ketika mendengar ayat tersebut, mewakafkan harta yang sangat dicintainya berupa sebidang kebun kurma.

  1. Surat Al-Hajj ayat 77:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku”lah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan agar supaya kamu mendapatkan kemenangan”.

  1. Rasulullah bersabda:

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal,yaitu: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya”. (H.R. riwayat Muslai dari Abi Hurairah RA)

  1. Hadist riwayat Imam Muslam dari Ibnu Umar:

Ia berkata: “ Sayyida Umar mempunyai tanah diKhaibar, tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat? Nabi bersabda: “Jika engkau menginginkannya, maka tahanlah tanah itu dhjan kamu sedekahkan hasilnya”. Tanah itu tidak boleh dijual atau diperjual belikan atau dihibahkan atau diwariskan. Maka ia mensedekahkannya kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian dan ibnu sabil. Tidakberdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar untuk keperluannya tanpa maksud memiliki harta tersebut. (HR. Muttafaq ‘alaih).

  1. Rasululah SAW bersabda:

“Barang siapa yang membeli sumur Raumah, maka baginya surga”( HR. Bukhari, Turmudzi dan Nasai)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa sahabat Usman Bian Affan membeli sumur diMadinah kemudian ia mewakafkan untuk kepentingan umum dan beliau sendiri menggunakannya juga untuk kepentingan sendiri.  

  1. Peraturan Perundang-Undangan  Nasional/Umum
    1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
    2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
    3. Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakar dan Persertifikatan tanah wakaf.
    4. Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 – No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
    5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan No. 3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

C.   FIQIH WAKAF

Menurut Jumhur (mayoritas) fuqoha menunjuk hukum dasar wakaf sebagai perbuatan yang hukum melaksanakannya sunnah dan sangat dianjurkan sebagaiamal kebaikan. Wakaf representatif sebagai sampel dari “Shodaqoh Jariyah” yang nilaipahalanya tidak terputus, sekalipun waqifnya telah meninggal dunia. Akan tetapi dasar hukum tersebut berubah menjadi wajib bila di nadzarkan. Jumhur fokoha mengasumsikan bahwa kedekatan wakaf sebagai ikhtiar qurban atau pendekatan diri kepada Allah lebih menonjol dibanding mu’amalah.

Dalam Al-Qur’an masalah wakaf secara umum bisa di persepsikan dalam ayat 77 surat Al Hajj, surat Al Baqoroh Ayat 267 dan Surat Ali Imron ayat 92. Sedangkan dalil naqli justru ditunjukkan oleh 45 unit hadist yang terbagi atas 6 tema wakaf dan diperkuat oleh praktek amaliyah wakaf oleh kalangan Sahabat Nabi.

Format pernyataan (shighot) wakaf menurut pandangan Ulama Syafi’iyah harus di ikrarkan secara lisan oleh wakif, dengan statemen lisan menunjuka maksud wakaf sebagai wasiat wakaf atau shodaqoh wakaf. Di dalam ikrar itu harus dijelaskan pula peruntukan (mashfor) dan kepada siapa (mauquf’alaih) diterima, ikrar wakaf boleh saja dikukuhkan dalam bentuk akta wakaf, namun pembuktian wakaf sebenarnya cukuplah dengan adanya seorang saksi yang tersumpah.

  1. Definisi Wakaf
    1. Secara Harfiah

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqofa” yang berarti menahan atau mencegah atau berhenti atau diam ditempat atau berdiri. Waqofa – Yaqifu – Waqofan.

  1. Pengertian Wakaf menurut istilah

Wakaf adalah menahan atau mendiamkan sesuatu benda sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya semula kaerna telah berubah status kepemilikannya.

Menurut Imam Syafii :

Menahan harta yang dapat diambila manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si Waqif serta dimanfaatkan pada swsuatu yang deperbolehkan oleh agama”

Dalam hal yang menyangkut wakaf terdapat 9 (sembilan) sitilah yang perlu diketahui, yaitu sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang nomor 41 tahun 2004, antara lain :

- wakaf   : Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuaidengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesehajtraan umum menurut syari’ah.

- Wakif   : Orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya.

- Ikrar    : Pernyataan kehendak dari wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Akta ikrarnya disebut dengan Akte Ikrar Wakaf.

- Nadzir  : Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dekembangkan sesuai dengan peruntukannya.

-         Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (P.P.A.I.W)

: Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

-         Syarat Obyek tanah yang diwakafkan :

  1. Berstatus Hak Milik (sertipikat) tercatat atas nama wakif.
  2. Baik sebagaian / seluruhnya bebas dari beban

-         Ikatan

-         Jaminan

-         Sitaan

-         Sengketa

  1. Lunas PBB

-         Wakif

  1. Perorangan
  2. Organisasi
  3. Badan Hukum

-         Nadzir

  1. Perseorangan
  2. Bila Nadzir Badan Hukum

-         Status Tanah yang dimiliki

  1. Berstatus Hak Milik (Sertifikat)
  2. Hak Milik Belum didaftar (Tanah Milik Adat)
  3. Tanah Negara Yang dimiliki / dikuasai  calon wakif
  1. Macam macam Wakaf
    1. Wakaf ahli atau Wakaf Dzurri yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga siwakaf atau bukan.
    2. Wakaf Khoiri yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau masyarakat.
  2. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun weakaf yang terdiri dari 4 (empat) yaitu :

  1. Wakif (orang yang mewakafkan)
  2. Mauquf bih (barang  atau harta yang diwakafkan)
  3. Mauquf Alaih ( Pihak yang diber wakaf / peruntukan wakaf)
  4. Siqhat (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

D.   PERKEMBANGAN PERUNDANGAN TENTANG WAKAF

Syariat Islam telah memberikan dorongan untuk melepaskan hak pemilikan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, hal itu telah direspon secarakolektif oleh berbagai negara yang masyarakatnya memiliki kecenderungan kuat untuk mewakafkan tanahnya.

Negara Islam Mesir membuat Undang-undang tentang Wakaf nomor : 48 tahun 1946-3.Kemudian diubah menjadi undang-undang nomor : 180 tahun 1952, dan diubah kembali menjadi Undang-undang Wakaf nomor : 29 tahun 1960. Pemerintah Islam libanon membuat Undang-undang Wakaf tahun 1947. Menyusul Negara Syiria pada tahun 1949.

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum wakaf dalam bentuk pasal khusus wakaf dalam Undang-undang nomor : 5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria khususnya pasal 49 Bab Hak-hak tanah untuk kepentingan sosial, di ayat (3) disebutkan : perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sejak itulah lahir Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, yang secara khusus mengatur berbagai aspek urusan wakaf. Sebagai tindak lanjut agar urusan perwakafan tanah lebih jelas dan lancar, maka menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan nomor : 6 tahun 1977, menyusul lahir Peraturan Menteri Agama nomor : 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor : 28  tahun 1977, yang berbentuk rincian penjabaran. Karena dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak mendapat hambatan birokrasi dan penafsiran hukum yang belum membantupara wakif dan nadzir sebagai penerima wakaf, maka lahir Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor : 1 tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978, yang isinya : bahwa memerintahkan kepada jajaran Instansi dibawahnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, tentang pewakafan tanah milik.

Hal-hal yang menyangkut status akhir dan perlindungan hukum atas tanah wakaf yang berbentuk sertifikat, ditindak lanjuti dengan lahirnya surat bersama Menteri Agama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 4 tahun 1990 dan nomor : 24 tahun 1990 yang isinya berbentuk Intruksi kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dan Badan Pertanahan Kabupaten / Kota untuk mengadakan koordinasi sebai-baiknya dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf.

Pada tahun 2004 lahirlah Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan lahirnya Undang-undang ini maka akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kaitannya dengan wakaf. Undang-undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, sehingga segala hal yang berkaitandengan wakaf harus mwerujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang nomor 41 tahun2004 tersebut, ini merupakan langkah maju yang ditempuh oleh pemerintah khususnya dalam bidang aturan yamh mengatur tentang wakaf, karena hampir selam kurun waktu yang sangat lama sekali kurang lebih sekitar 27 tahun lamanya Negara kita belum mempunyai  peraturan dalam bentuk Undang-undang dibidang Wakaf.

Walaupun aturan hukum peraturan perundangan nasional telah diberlakukan, namun dasar pemahaman masyarakat terhadap masalah wakaf masih belum merata dan diperlukan sosialisasi yang lebih intensif.

 

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PETUGASNYA

A.   PROSES WAKAF TANAH HAK MILIK

Bagaimana cara orang mewakafka tanah, surat apa yang harus disiapkan, siapa yang harus ditemui, apa tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan dan biaya apa yang perlu dibayar, maka hal-hal dibawah ini harus dipenuhi dan dilaksanakan, yaitu :

  1. Calon wakif / pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
  2. Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada Nadzir yang telah disahkan, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang mewilayahi tanah wakaf dan dihadiri saksi-saksi dan menuangkan dalam bentuk tertulis menurut bentuk-bentuk W.I. Bagi mereka yang tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan, dapat menyatakan dengan isyarat.
  3. Calon wakaf yang tidak datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf dan dibacakan kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi-saksi.
  4. Tanah yang hendak diwakafkan baik seluruhnya maupun sebagian harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik, dan harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa.
  5. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, beragama isalam, sehat akalnya dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum ( lihat pasal 20 UU nomor 41 tahun 2004 ). Dan segera setelah ada ikrar wakaf pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf menurut W.2 rangkap 3 (tiga) dan salinannya menurut bentuk W.2a rangkap 4 (empat).

B.   SURAT-SURAT YANG DIBAWA WAKIF KEPADA PPAIW

Sebelum melakukan Ikrar wakaf, calon wakif harus membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan, surat-surat berikut :

  1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah seperti Leter C, petok, girik dan sebagainya.
  2. Surat Keterangan Kepala Desa setempat yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa.
  3. Foto copy KTP dan KSK yang bersangkutan.
  4. Lembar PBB dan bukti pelunasannya.
  1. C.   TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)
    1. Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat bukti pemilikan, dan syarat-syarat wakif serta ada atau tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya;
    2. Meneliti dan mengesahkan susunan Nadzir, begitu pula anggota Nadzir yang baru apabila ada perubahan;
    3. Meneliti saksi ikrar wakaf;
    4. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut menandatangani formulir ikrar wakaf bentuk W.I. bersama-sama dengan saksi-saksi;
    5. Membuat Akta Ikrar wakaf rangkap 4 ( empat ) menurut bentuk W.2.a sesaat setelaj pelaksanaan Ikrar Wakaf;

D.   HAK NADZIR DAN KEWAJIBANNYA

  1. Susunan Nadzir

Nadzir ada yang terdiri dari perorangan, organisasi dan ada yang berbentuk badan hukum.

  1. Nadzir Perorangan

1)    Nadzir perorangan harus merupakan sesuatu kelompok atau suatu pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya menjadi ketua.

2)    Jumlah Nadzir perorangan dalam suatu desa ditetapkan satu nadzir.

3)    Jumlah Nadzir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang ada di kecamatan tersebut.

  1. Nadzir Organisasi dan Badan Hukum

Jumlah Nadzir yang berbentuk badan hukum ditentukan sebanyak-banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di Kecamatan tersebut.

  1. Syarat-syarat Nadzir

Nadzir perorangan harus terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Beragama Islam
  3. Sudah dewasa
  4. Sehat jasmani dan rohaniah
  5. Tidak berada dibawah pengampunan
  6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafnya

Nadzir organisasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat nadzir perorangan.
  2. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak tanah yang diwakafkan.
  3. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan.

Nadzir Badan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat nadzir perorangan
  2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak tanah yang diwakafkan.
  4. Badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarkatan dan/atau keagamaan.

Nadzir perorangan, organisasi maupun nadzir badan hukum harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan, blanko W.5 untuk nadzir perorangan dan blanko W.5a untuk nadzir organisasi dan badan hukum.

  1. Tugas dan Kewajiban Nadzir

Tugas Nadzir telah ditentukan dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengambangkan ataiu benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Dalam mengelola dan mengawasi serta memperdayakan harta kekayaan wakaf, nadzir wajib :

  1. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan akta ikrar wakaf.
  2. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
  3. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf

Untuk mengerjakan pekerjaan pengelolaan dan pengawasan serta pemberdayaan harta kekayaan wakaf, nadzir wajib menyelenggarakan pembukuan :

  1. Buku catatan keadaan tanah wakaf, menurut bentuk W.6.
  2. Buku catatan tentang pengelolaan tanah wakaf, hasil diperoleh dan penggunaannya menurut bentuk W.6.
  3. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf itu, pada akhir bulan Desember setiap tahun kepada Kantor Urusan Agama setempat yang merupakan rekapitulasi dan bentuk W.6., W.6.a. menurut bentuk W.6.b.
  4. Memberikan laporan perubahan anggota nadzir, apabila ada salah satu anggota nazdir :

1)    Meninggal dunia,

2)    Mengundurkan diri;

3)    Melakukan tindakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir;

4)    Tidak memenuhi syarat lagi;

5)    Tidak dapat lagi melakukan kewajiban

Dan mengusulkan pengganti, apabila jumlah anggota nadzir perorangan menjadi kurang dari 3 (tiga) orang.

  1. Mengajukan permohonan kantor wilayah departemen agama Cq. Kepala Bidang Urusan Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
  2. Mengajukan permohonan/perubahan status tanah wakaf kepada menteri agama melalui Kantor Urusan Agama, Kantor Departemen Agama dan kantor wilayah departemen agama setempat dengan memberikan keterangan seperlunya tentang tanah penggantinya apabila kepentingan umum menghendakinya.
  3. Melaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama tetang hasil pencatatan tanah wakaf yang diurusnya meliputi :

1)    Pencatatan tanah wakaf oleh kepala kantor pertanahan setempat.

2)    Pencatatan tanah pengganti dalam hal pembinaan.

3)    Pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh kantor pertanahan setempat.

  1. Hak-hak Nadzir
    1. Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh kepala Kantor Departemen Agama Cq. Kepala Seksi urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih tanah wakaf. (lihat ketentuan pasal 12 UU No 41tahun 2004)
    2. Nadzir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kepala Kantor Departemen Agama Cq. . Kepala Seksi urusan Agama Islam dengan mengingat hasil tanah wakafd dan tujuannya

E.   TATA CARA PENDAFTARAN WAKAF TANAH MILIK

  1. Yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah mengajukan pengesahan nadzir kepada pejaban pembuat akte ikrar wakafd setempat.
  2. Nadzir tersebut pada angka 1 mendaftarkan tanah yang diwakafkan oleh wakif tersebut sesuai bentuk W.D kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat, dengan membawa surat keterangan tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebt (bentuk W.K).
  3. Apabila nadzir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, demikian juga wakif dan ahli warisnya wakif tidak diketahui lagi, maka anggota masyarakat yang mengetahui kebenaran tanah wakaf tersebut dapat diangkat sebagai nadzir, dan nadzir tersebut dan disertai 2 dua orang saksi menyatakan ikrar wakaf didepan PPAIW selanjutnya PPAIW mengeluarkan akta pengganti akta ikrar wakaf atas tanah wakaf tersebut.
  4. Nadzir kemudian mendaftarkan tanah wakaf tersebut kekantor pertanahan setempat, dengan membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.

F.    LARANGAN BAGI HARTA BENDA WAKAF

Harta benda yang sudah diwakafkan sesuai ketentuan pasal 40 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dilarang untuk :

  1. Dijaminkan
  2. Disita
  3. Dihibahkan
  4. Dijual dan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya
  5. Diwariskan atau
  6. Ditukar

 

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, AG., (2006), Hukum dan Praktifk Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media

Beik, IS, (2007), Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan.

http://www.pesantrenvirtual.com

Donna, DR, dan Mahmudi, (2007), The Dynamic Optimization of Cash Waqf

Management: an Optimal Control Approach, Tidak Diterbitkan

Hasanah, Uswatun (2002), Manajemen Kelembagaan Wakaf (The Waqf Institutional Management), Research Paper Submitted at International Workshop on Empowering Muslim Society Economic Through Management of Productive

Waqf, International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT) in cooperation with Department of Religious Affair, Republic of Indonesia, Batam Januari 7-8, 2002.

Kahf, M, (1993), Waqf and Its Sociopolitical Aspects, http://www.kahf.net/papers.html.

________(1999), Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider,  Paper Presented at the Harvard Forum on Islamic Finance and Economics, October 1, 1999, Harvard University, U.S.A.

Masyita, DTM, and Telaga,AS (2005), A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of the Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia, Research Paper presented at The 23rd International Conference of The System

Dynamics Society, Massachussets Institute of Technology (MIT), Boston, July 17-21, 2005.

PMII KOMFAKSYAHUM, (2007), Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang.

http://www.PMII KOMFAKSYAHUM online.com

Qahaf, M, (2005),Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifah

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada April 20, 2012 in Makalah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: